Kondisi listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor ternyata masih jauh dari normal. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara PLN mengklaim bahwa sekitar 97 persen wilayah telah kembali dialiri listrik.
Banyak warga menyatakan hal berbeda. Masih ada daerah yang gelap total dan suplai listrik belum menjangkau rumah warga.
Situasi ini membuat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR dari Aceh mendesak agar pemerintah segera mempercepat pemulihan layanan listrik, bukan hanya sekadar klaim angka di atas kertas.
Klaim 97 Persen Pulih vs Kenyataan di Lapangan
Ketidaksesuaian Data dan Fakta
Menurut pernyataan resmi, listrik di Aceh sudah hampir normal. Tapi di lapangan, banyak warga yang sampai sekarang masih bergelap. Wilayah seperti Aceh Tamiang disebut sebut bahkan masih mati total.
Di sejumlah kabupaten yang terdampak bencana, suplai listrik hanya berkisar 60 sampai 70 persen. Banyak rumah, fasilitas publik, dan kantor tidak dapat menikmati listrik. Itu sebabnya klaim pemulihan menyeluruh mendapat kritik keras, terutama dari DPR dan masyarakat lokal.
Reaksi DPR dan Harapan Transparansi
Seorang anggota DPR menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan data palsu demi membuat kondisi terlihat lebih baik. Bila data yang disampaikan tidak sesuai kenyataan, bisa memperlambat penanganan dan merugikan masyarakat.
Desakan itu bukan tanpa sebab. Ketidakpastian listrik di Aceh membuat korban bencana terpaksa hidup dalam gelap, kondisi darurat, dan kesulitan akses layanan dasar. DPR meminta agar laporan ke pemerintah pusat, termasuk ke pimpinan negara, benar benar menggambarkan kondisi riil.
Kenapa Pemulihan Listrik di Aceh Butuh Dipercepat
Dampak Pemadaman Berkepanjangan bagi Warga
Ketiadaan listrik berarti banyak kebutuhan sehari hari terganggu, dari penerangan, komunikasi, hingga kelangsungan usaha kecil warga terdampak. Dalam situasi darurat seperti pasca banjir dan longsor, listrik bukan sekadar kebutuhan kenyamanan, tetapi kebutuhan dasar untuk bertahan.
Padamnya listrik juga memperburuk kondisi pengungsian dan bantuan, karena fasilitas publik dan layanan darurat sulit berjalan optimal tanpa aliran listrik yang stabil.
Tantangan Teknis dan Medan Sulit
Salah satu kendala utama adalah kerusakan pada jaringan transmisi akibat bencana. Infrastruktur harus diperbaiki, tower dan kabel diganti atau diperbaiki, yang butuh waktu dan tenaga besar.
Selain itu, banyak daerah terdampak bencana berada di lokasi yang sulit dijangkau, akses terputus, jalan rusak, dan kondisi alam yang belum stabil membuat proses perbaikan memakan waktu lebih panjang.
Langkah yang Diperlukan Untuk Menyelesaikan Krisis
Data Akurat dan Transparan ke Publik
Pemerintah dan PLN harus memberikan laporan kondisi secara jujur, area mana yang sudah normal, mana yang masih padam, serta jadwal perbaikan yang jelas. Transparansi data penting agar masyarakat tahu kapan bisa mengharapkan listrik kembali.
Percepatan Rekonstruksi Jaringan Listrik
Merevitalisasi jaringan transmisi, memperbaiki tower, sambungan, dan kelistrikan lokal ke rumah warga harus dilakukan dengan prioritas tinggi. Tim darurat perlu digerakkan secara masif dengan sumber daya memadai.
Koordinasi Responsif antar Instansi dan Komunitas Lokal
Tindakan cepat idealnya melibatkan pemerintah pusat, aparat lokal, penyedia listrik, dan masyarakat terdampak. Masyarakat setempat bisa membantu memantau kondisi, melaporkan daerah yang belum tersambung, serta ikut menjaga keamanan dan pemeliharaan jaringan listrik.
Pemadaman listrik yang masih melanda banyak wilayah di Aceh pasca banjir dan longsor menunjukkan bahwa angka pulih 97 persen seperti diklaim belum mencerminkan realita di lapangan. Banyak daerah dan warga masih bergelap, terganggu aktivitas dasarnya, dan membutuhkan perhatian serius.
Desakan DPR untuk transparansi data dan percepatan pemulihan bukanlah drama politik kosong, melainkan suara rakyat yang membutuhkan kepastian dan respons cepat.
Jika pemerintah dan penyedia listrik mengambil langkah tepat, krisis ini bisa menjadi pelajaran penting bahwa dalam kondisi darurat, kejujuran data dan kecepatan tindakan jauh lebih berarti daripada sekadar angka manis.
