Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kini berada di pusat perhatian publik menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Dugaan menyebut proyek ini telah merugikan keuangan negara hingga hampir Rp 2 triliun. Sidang yang akan berlangsung dianggap sebagai ujian bagi sistem hukum dan transparansi anggaran negara.
Latar Belakang Proyek dan Kontroversi Pengadaan
Program Digitalisasi dan Pemilihan Chromebook
Pada periode 2019–2022, instansi terkait meluncurkan program pengadaan laptop untuk mendukung digitalisasi pendidikan. Namun pilihan terhadap Chromebook menuai kritik. Chromebook membutuhkan koneksi internet stabil dan tidak selalu cocok untuk sekolah di daerah dengan infrastruktur minim.
Banyak pihak mempertanyakan hasil studi awal yang menilai Chromebook tidak ideal untuk wilayah terpencil. Pengadaan yang tetap dilanjutkan memunculkan kecurigaan bahwa keputusan ini tidak mempertimbangkan kebutuhan riil sekolah.
Biaya Pengadaan dan Estimasi Kerugian
Nilai proyek disebut mencapai Rp 9,9 triliun. Namun penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menilai pengadaan ini tidak efisien dan berpotensi merugikan negara besar. Estimasi kerugian mendekati Rp 2 triliun.
Dugaan muncul mengenai penggelembungan harga perangkat serta biaya lisensi sistem pendukung yang dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi sekolah penerima.
Proses Penyidikan dan Status Nadiem
Pemeriksaan dan Pemanggilan Berulang
Nadiem telah dipanggil beberapa kali oleh penyidik. Ia memenuhi panggilan di akhir Juni 2025 dan kembali dipanggil pertengahan Juli 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali perannya dalam proses pengadaan apakah dirinya hanya mengetuai kebijakan atau turut terlibat aktif dalam penetapan spesifikasi dan pemilihan vendor.
Penetapan sebagai Tersangka dan Penahanan Sementara
Pada 4 September 2025, Kejagung resmi menjerat Nadiem sebagai tersangka. Ia langsung ditahan selama 20 hari. Pernyataan Nadiem menyebut bahwa ia tidak melakukan apa pun, dan berharap kebenaran akan terungkap.
Polemik, Kritik Publik dan Tantangan Transparansi
Kejanggalan dalam Prosedur Pengadaan
Pengadaan yang dilakukan meskipun hasil studi awal menyebut Chromebook tidak layak terutama untuk wilayah dengan infrastruktur minim menjadi sorotan. Banyak ahli dan publik menilai keputusan itu tidak mempertimbangkan kondisi riil sekolah. Hal tersebut memberi kesan bahwa proyek lebih mengutamakan keuntungan dari penyedia perangkat daripada kebutuhan pendidikan.
Desakan untuk Audit Independen dan Akuntabilitas
Publik kini mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka. Harus ada audit independen, evaluasi kebutuhan, dan transparansi penuh terhadap anggaran serta distribusi perangkat. Jika ini tidak dilakukan, kepercayaan terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan bisa rusak.
Risiko bagi Pendidikan Digital dan Kepercayaan Masyarakat
Jika kasus ini dibuktikan, maka proyek yang seharusnya memperkuat pendidikan digital bisa berubah menjadi simbol kegagalan kebijakan biaya besar, hasil diragukan, dan kerugian negara. Dampaknya: guru, siswa, dan orang tua bisa kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah, dan upaya transformasi pendidikan terhambat.
Sidang terhadap Nadiem bukan sekadar pengadilan terhadap individu, melainkan ujian terhadap sistem pengadaan barang negara dan tata kelola anggaran pendidikan.
Jika proses berlangsung adil dan transparan, ini bisa jadi momentum reformasi pengadaan dan digitalisasi pendidikan agar masa depan proyek serupa tidak diwarnai konflik kepentingan dan pemborosan anggaran.
