Pernyataan kuasa hukum Nadiem Makarim soal potensi penghematan negara hingga belasan triliun rupiah lewat penggunaan perangkat berbasis Chrome OS dalam program digitalisasi sekolah langsung memicu perhatian publik.
Di tengah proses hukum terkait pengadaan perangkat teknologi pendidikan, klaim ini menghadirkan pertanyaan besar. Apakah benar penggunaan Chromebook memberikan efisiensi yang sangat besar, atau justru sebaliknya menimbulkan kerugian negara berdasarkan temuan penyidikan.
Rangkaian Tuduhan dan Penjelasan Tim Pembela
Akar Persoalan Pengadaan Chromebook
Kasus pengadaan perangkat TIK yang melibatkan Chromebook mencuat setelah muncul dugaan pelanggaran prosedur serta penggelembungan harga perangkat.
Penyelidikan awal mengungkap bahwa pembelian perangkat untuk sekolah di berbagai daerah dilakukan tanpa pertimbangan menyeluruh terhadap kondisi lapangan, terutama kesiapan jaringan internet yang sangat beragam. Akibatnya, banyak perangkat yang tidak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga manfaat yang dijanjikan tidak sepenuhnya tercapai.
Selain itu, muncul dugaan bahwa keputusan menggunakan Chrome OS tidak murni berdasarkan perbandingan teknis menyeluruh dengan sistem operasi lain. Keputusan tersebut diduga berubah dalam proses kajian sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas kebijakan.
Pembelaan Pihak Nadiem
Kuasa hukum Nadiem Makarim berargumen bahwa penggunaan Chrome OS memberikan keuntungan besar bagi negara.
Mereka menyebut bahwa lisensi sistem operasi tersebut jauh lebih murah dibandingkan sistem operasi lain, sehingga secara jangka panjang negara dapat berhemat hingga belasan triliun rupiah. Menurut pihak pembela, fokus utama program digitalisasi ini adalah efisiensi anggaran serta pemerataan akses teknologi bagi sekolah.
Mereka menekankan bahwa biaya perangkat yang lebih rendah serta sistem operasi yang ringan menjadi nilai tambah bagi sekolah, terutama di wilayah yang membutuhkan perangkat murah dan mudah dikelola.
Temuan Penyidik yang Berbeda dengan Klaim Penghematan
Potensi Kerugian Negara yang Mencapai Triliunan
Temuan penyidik justru bergerak ke arah berlainan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kerugian negara yang muncul dari proyek ini mencapai lebih dari dua triliun rupiah.
Angka tersebut didominasi oleh dugaan penggelembungan harga perangkat yang dibeli oleh pemerintah. Selain itu, biaya layanan manajemen perangkat yang dinilai tidak esensial ikut menambah angka kerugian yang harus ditanggung.
Temuan ini memperlihatkan jurang besar antara klaim penghematan belasan triliun rupiah dengan situasi nyata dalam proses pengadaan. Publik pun semakin mempertanyakan dasar hitungan penghematan yang digunakan pihak pembela.
Masalah Kesiapan Infrastruktur
Salah satu masalah utama terletak pada kondisi infrastruktur internet yang tidak merata. Di banyak daerah, Chromebook tidak dapat berfungsi maksimal karena perangkat sangat bergantung pada jaringan internet stabil. Ketidaksiapan ini membuat banyak unit tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Masalah seperti ini menunjukkan bahwa pengadaan perangkat modern tidak cukup hanya dengan menghitung efisiensi biaya lisensi. Perlu kesiapan teknis yang lebih luas agar manfaatnya benar benar bisa dirasakan.
Evaluasi Program Digitalisasi Pendidikan
Pentingnya Perencanaan Menyeluruh
Program digitalisasi pendidikan seharusnya didasarkan pada kajian menyeluruh terkait kesiapan sekolah, kesiapan jaringan, kebutuhan real di lapangan, serta pertimbangan biaya jangka panjang. Tanpa pemetaan kondisi yang matang, proyek besar seperti pengadaan Chromebook berpotensi menimbulkan pemborosan yang tidak sedikit.
Evaluasi mendalam perlu dilakukan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan pengadaan perangkat digital didesain berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti tren teknologi.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci
Publik menuntut transparansi lebih tinggi dalam proses pengadaan perangkat pendidikan. Dengan anggaran yang sangat besar, proses pengadaan seharusnya diawasi secara ketat oleh pihak independen. Fakta bahwa kerugian negara ditemukan pada tahap awal penyidikan menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan dalam tata kelola anggaran.
Transparansi juga penting untuk memastikan bahwa klaim efisiensi benar benar memiliki dasar nyata. Klaim penghematan belasan triliun rupiah tidak akan diterima tanpa perhitungan rinci yang dapat diuji oleh pihak berwenang.
Klaim bahwa penggunaan Chrome OS dan Chromebook mampu menghasilkan penghematan negara sangat besar terdengar menjanjikan. Namun berdasarkan perkembangan kasus dan temuan penyidik, hasilnya tidak sejalan dengan klaim tersebut. Alih alih menghemat dana negara, proyek ini justru membuka potensi kerugian dalam jumlah besar.
Pelajaran penting dari kasus ini adalah perlunya perencanaan digitalisasi pendidikan yang benar benar matang. Efisiensi tidak boleh hanya muncul dalam presentasi, tetapi harus terbukti melalui pelaksanaan yang transparan, kebutuhan yang jelas, serta hasil yang dapat diukur.
