Elbit Systems perusahaan senjata asal Israel baru saja dibuat “jatuh harga” oleh NATO Support and Procurement Agency NSPA. Karena tudingan suap dan penyalahgunaan jabatan, kontrak mereka dibekukan dan akses ikut tender baru ditutup.
Lebih dari satu minggu terakhir, media Eropa ramai melaporkan bahwa NSPA memutuskan menangguhkan Elbit beserta anak usahanya atas penyelidikan korupsi yang melibatkan pegawai, mantan pegawai, dan konsultan kontraktor.
Apa Yang Terungkap dari Penyelidikan
Menurut dokumen internal yang bocor, setidaknya 15 kontrak sudah ditangguhkan oleh NSPA sejak Juli 2025 dan 13 di antaranya melibatkan Elbit Systems atau anak perusahaannya. Kontrak kontrak itu meliputi suplai amunisi, sistem pertahanan pesawat, hingga suku cadang militer berat.
Satu nama mencolok dalam penyelidikan ialah seorang warga Italia bernama Eliau E. konsultan yang diyakini memiliki peran sentral dalam skema suap. Surat perintah penangkapan internasional sudah dikeluarkan terhadapnya pada akhir September 2025.
NSPA sendiri menyatakan bahwa keputusan penangguhan didasarkan pada “indikasi kuat pelanggaran praktik yang dapat dikenai sanksi” termasuk manipulasi tender dan kesepakatan rahasia yang melibatkan mantan pegawai.
Dampak Langsung Pasokan Militer NATO Terancam
Ratusan Juta Euro “Terhenti”
Dengan beku nya kontrak dan blokir tender terhadap Elbit, pasokan senjata dan sistem militer untuk beberapa negara anggota NATO berpengaruh. Beberapa kontrak yang menggantung meliputi suplai amunisi, sistem proteksi pesawat, dan berbagai komponen penting militer.
Sebagai efek domino, negara negara bergantung pada sistem pertahanan bersama harus mencari alternatif dan ini bisa memperlambat modernisasi militer yang sedang gencar berjalan sejak konflik Rusia Ukraina.
Reputasi Industri Senjata Israel Terguncang
Elbit Systems selama ini dikenal sebagai salah satu produsen senjata terbesar di dunia dengan portofolio drone, amunisi, dan sistem pertahanan canggih.
Tapi kini, reputasinya tercoreng. Penangguhan kontrak oleh NATO bukan cuma berdampak materiil tetapi juga moral dan diplomatik. Banyak negara menatap ulang kerja sama militer dengan perusahaan asal Israel, terutama di tengah tekanan publik terkait konflik di Timur Tengah.
Kritik Terhadap Mekanisme Pengadaan Militer
“Pintu Putar” dan Konflik Kepentingan
Skandal ini membuka mata banyak pihak: ada sistem pintu putar revolving door antara mantan pegawai pengadaan militer dan perusahaan swasta. Ini menciptakan konflik kepentingan yang sulit dikontrol kontrak bisa dipengaruhi lewat hubungan pribadi, bukan kualitas produk.
Sebelumnya, lembaga pengawas telah memperingatkan bahwa lonjakan belanja pertahanan di Eropa pasca perang Ukraina meletus harus diiringi transparansi dan kontrol yang ketat. Namun kasus ini menunjukkan bahwa peringatan itu diabaikan.
Bahaya untuk Keamanan dan Kredibilitas Kolektif
Jika pengadaan militer bisa dikorupsi seperti ini, maka keamanan kolektif yang dijanjikan oleh aliansi seperti NATO bisa diragukan. Alih alih memperkuat pertahanan, tindakan seperti suap justru melemahkan fondasi kepercayaan antar anggota dan antara publik dengan institusi militer.
Apa Selanjutnya Setelah Kontrak Disetop
Penyelidikan Lanjutan dan Tekanan Publik
Berbagai media investigasi Eropa telah menuntut penyelidikan lebih mendalam. Dicurigai bahwa lebih banyak pihak baik dalam NSPA maupun kontraktor terlibat. Sementara itu, kelompok aktivis dan publik semakin vokal mendesak transparansi terutama terhadap proyek proyek militer yang menggunakan uang publik.
Beberapa negara mungkin mengambil sikap tegas menjauh dari kontrak militer kontroversial dan mencari alternatif dari produsen senjata yang dianggap lebih “bersih.” Trend ini bisa mengubah lanskap industri pertahanan global dalam jangka menengah.
Pelajaran untuk Pembelian Senjata Internasional
Kasus ini jelas menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, industri pertahanan bisa menjadi ladang korupsi serius. Transparansi, audit independen, dan regulasi terhadap hubungan mantan pejabat kontraktor jadi keharusan.
Negara negara anggota aliansi maupun konsumen senjata harus menuntut akuntabilitas. Karena pada akhirnya, keamanan bukan cuma soal senjata terbaik tetapi juga integritas sistem pengadaan di baliknya.
